Bupati Bekasi Minta Jalan Rusak Didata, Warga Di-cover BPJS
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memimpin rapat evaluasi pembangunan dan meminta pendataan jalan rusak, jaminan kesehatan BPJS, serta percepatan izin.
CERITABEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta seluruh perangkat daerah memprioritaskan pembenahan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan saat memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA 2026 di Ruang KH R. Ma'mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (2/11/2026).
Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah Endin Samsudin dan para asisten daerah.
Banyak aduan masyarakat soal jalan kabupaten yang rusak menjadi alasan pembenahan infrastruktur menjadi prioritas.
Asep meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi serta perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk pendataan kondisi jalan secara menyeluruh.
"Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa. Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait," kata Asep Surya Atmaja.
Pendataan jalan harus mencakup panjang jalan dalam kondisi baik, rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.
Bupati juga menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Ia meminta pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk masyarakat yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun kelompok pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Koordinasi sinkronisasi data BPJS melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
"Saya ingin besok soal kesehatan masyarakat, semua bisa tercover BPJS. Saya akan tandatangan dengan BPJS," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Asep meminta pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia juga menginginkan perbaikan koordinasi antara DPMPTSP dengan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, agar proses perizinan semakin mudah dan cepat, termasuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Asep berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi serta perangkat daerah terkait akan berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk pendataan kondisi jalan.
Perangkat daerah terkait akan melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi akan dilakukan.
Perbaikan koordinasi antara DPMPTSP dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan dilakukan untuk mempercepat proses perizinan. ***
