APBD 2027 Turun Rp140 Miliar, Bupati Prioritaskan Jalan dan UHC
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi mengajukan RAPBD 2027 dengan target pendapatan turun Rp140 miliar menjadi Rp7,14 triliun.
CERITABEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2027 dengan target pendapatan daerah turun sekitar Rp140 miliar menjadi Rp7,14 triliun lebih, di ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa (3/11/2026).
Target pendapatan itu lebih rendah dari APBD 2026 yang dipatok Rp7,28 triliun. Penurunan terutama berasal dari pendapatan transfer yang menyusut dari Rp2,93 triliun pada 2026 menjadi Rp2,79 triliun pada 2027, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tetap di kisaran Rp4,34 triliun.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang ditargetkan Rp3,83 triliun lebih. Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,34 triliun lebih dan transfer antar daerah sebesar Rp442,96 miliar lebih.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan, rencana belanja daerah 2027 disusun sebesar Rp7,54 triliun lebih, atau lebih rendah dari rencana belanja 2026 yang mencapai Rp7,57 triliun. Belanja itu dialokasikan untuk belanja operasi Rp6,46 triliun lebih, belanja modal Rp293,90 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp23,79 miliar lebih, dan belanja transfer Rp760,88 miliar lebih.
RAPBD 2027 menunjukkan defisit anggaran sekitar Rp400 miliar yang rencananya ditutup melalui pembiayaan neto. Meski begitu, ia menetapkan tiga prioritas pembangunan 2027, yaitu infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, serta perbaikan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan.
Soal infrastruktur, Asep menargetkan penanganan 100 kilometer jalan kabupaten sepanjang tahun depan.
"Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah kondisi infrastruktur jalan kabupaten. Untuk 2027, saya targetkan bisa menangani 100 kilometer jalan. Sehingga pada 2028 persoalan jalan rusak ini bisa diselesaikan," kata Asep.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Saya minggu depan insyaallah akan mendatangkan Direktur Utama BPJS. Kita akan membahas UHC Prioritas, sehingga seluruh warga masyarakat apabila sakit bisa langsung dilayani melalui BPJS," ujarnya.
Asep menyoroti beban pembiayaan kesehatan dari pekerja outsourcing. Menurutnya, ada sekitar 100 ribu pekerja outsourcing yang selama ini diperkirakan masih menjadi tanggungan pemerintah daerah.
"Sampai sekarang, ada sekitar 100 ribu pekerja outsourcing yang selama ini diperkirakan masih menjadi beban pembiayaan pemerintah daerah. Karena itu, perusahaan dan lembaga yang telah mampu secara finansial diminta bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan pekerjanya," jelasnya.
Sementara itu, untuk perbaikan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan, Asep akan mendata tingkat kerusakan gedung sekolah dan puskesmas.
"Jadi, sekolah kita lihat mana yang rusak berat, ringan dan sedang. Sama dengan puskesmas. Itu yang nantinya menjadi skala prioritas saya," pungkasnya. ***
